INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM

-
Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum tertuang pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam bagian pasal UUD 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa negara Indonesia adalah dan harus merupakan negara hukum.
Sebelumnya, landasan negara hukum Indonesia ditemukan dalam bagian Penjelasan Umum UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara, yaitu sebagai berikut: 
  1. Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (Rechsstaat). Negara Indonesia berdasar atas Hukum (Rechsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat).Sistem Konstitusional. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).
  2. Berdasarkan perumusan di atas, negara Indonesia memakai sistem Rechsstaat yang kemungkinan dipengaruhi oleh konsep hukum Belanda yang termasuk dalam wilayah Eropa Kontinental.
Konsepsi negara hukum Indonesia dapat dimasukkan negara hukum materiil, yang dapat dilihat pada Pembukaan UUD 1945 Alenia IV. Dasar lain yang dapat dijadikan landasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yakni pada Bab XIV tentang Perekonomian Nagara dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 dan 34 UUD 1945, yang menegaskan bahwa negara turut aktif dan bertanggung jawab atas perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat.

Negara Hukum Indonesia menurut UUD 1945 mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut.
  1. Norma hukumnya bersumber pada Pancasila sebagai hukum dasar nasional
  2. Sistem yang digunakan adalah Sistem Konstitusi
  3. Kedaulatan rakyat atau Prinsip Demokrasi
  4. Prinsip kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 (1) UUD 1945)
  5. Adanya organ pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR)
  6. Sistem pemerintahannya adalah Presidensiil;
  7. Kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain (eksekutif)
  8. Hukum bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial 
  9. Adanya jaminan akan hak asasi dan kewajiban dasar manusia (Pasal 28 A-J UUD 1945).

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KRITIK ARSITEKTUR NORMATIF DENGAN METODE DOKTRIN

-
Gambar
KRITIK NORMATIF Hakikat kritik normatif adalah adanya keyakinan (conviction) bahwa di lingkungan dunia manapun, bangunan dan wilayah perkotaan selalu dibangun melalui suatu model, pola, standard atau sandaran sebagai sebuah prinsip. Melalui suatu prinsip, keberhasilan kualitas lingkungan buatan dapat dinilai Suatu norma tidak saja berupa standard fisik yang dapat dikuantifikasi tetapi juga non fisik yang kualitatif. Norma juga berupa sesuatu yang tidak konkrit dan bersifat umum dan hampir tidak ada kaitannya dengan bangunan sebagai sebuah benda konstruksi. METODE KRITIK NORMATIF Karena kompleksitas, abstraksi dan kekhususannya kritik normatiF dibedakan kedalam 4 metode yaitu : Metoda Doktrin Satu norma yang bersifat general, pernyataan prinsip yang tak terukur Metoda Sistemik Suatu norma penyusunan elemenelemen yang saling berkaitan untuk satu tujuan Metoda Tipikal Suatu norma yang didasarkan pada model yang digenralisasi untuk satu kat
Baca selengkapnya

PENJABARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM UUD 1945

-
            Deklarasi bangsa Indonesia pada prinsipnya termuat dalam naskah Pembukaan UUD 1945, dan Pembukaan UUD 1945 inilah yang merupakan sumber normativ bagi hukum positif Indonesia terutama penjabaran dalam pasal pasal UUD 1945. Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea kesatu dinyatakan bahwa “Kemerdekaan ialah hak segala bangsa”. Dalam pernyataan tersebut terkandung pengakuan secara yuridis hak asasi manusia tentang kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia PBB pasal I.             Dasar filosofi hak-hak asasi manusia tersebut bukanlah kebebasan individualis, malainkan menempatkan manusia dalam hubungannya dengan bangsa (makhluk sosial) sehingga hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban asasi manusia .Kata-kata berikutnya adalah pada alinea ketiga Pembukaan UUD 1945, sebagai berikut : “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indo
Baca selengkapnya

Kawasan Kota Lama di Bandung

-
Gambar
Pada kota-kota besar yang memiliki sejarah perkembangan kota yang cukup panjang, pihak Pemerintah Kota telah berupaya merintis dan melakukan upaya-upaya kegiatan konservasi kawasan kota yang dianggap memiliki nilai sejarah dan nilai arsitektural. Tujuan utama dari kegiatan preservasi dan konservasi bangunan dan kawasan bersejarah adalah untuk mengingat masa lalu   baik dalam pelestarian aspek nilai-nilai budaya, nilai arsitektural pada karya arsitektur serta meningkatkan nilai pendidikan atau edukasi bagi generasi mendatang. Kawasan sekitar Jalan Braga sudah dikenal luas oleh masyarakat luas sejak jaman dahulu dimana pada masa pemerintahan Hindia Belanda kota Bandung mendapat julukan “Parisj von Java ‟ (Kunto, 1985).  Kota Bandung dengan kawasan-kawasan khususnya yang sudah banyak dikenal, seperti: kawasan Braga, kawasan Alun-alun Bandung,  kawasan Jalan Oto iskandardinata (Pasar Baru), kawasan jalan Asia-Afrika, dan kawasan sekitar Balai Kota – merupakan kawasan yang me
Baca selengkapnya